Findy Alfiansyah Penulis
HARIANEXPRESS, KALTIM – Dinsos Kalimantan Timur meninjau kesiapan fasilitas Sekolah Rakyat di Samarinda menjelang operasional penuh akhir Juli 2026, Senin (27/7/2026).
Dinsos Kaltim mengecek seluruh fasilitas utama, meliputi ruang kelas, asrama, hingga jaringan penunjang digital. Ini bertujuan agar semua aspek dapat langsung difungsikan dengan aman dan nyaman bagi para siswa baru.
Kesiapan infrastruktur dinilai krusial untuk mendukung kelancaran Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) perdana. Sekolah Rakyat Kaltim, yang mengusung konsep berasrama, siap menampung 210 siswa pada tahun ajaran baru ini.
Pembangunan fisik sekolah kini telah memasuki tahap penyelesaian akhir (finishing). Kunjungan lapangan Dinsos juga menjadi ruang koordinasi intensif dengan pihak pelaksana pembangunan guna memastikan proyek rampung tepat waktu.
“Kami mengecek seluruh fasilitas utama, mulai dari ruang kelas, asrama, hingga jaringan penunjang digital. Kami ingin memastikan semua aspek dapat langsung difungsikan dengan aman dan nyaman bagi para siswa baru,” Ujar Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kaltim Achmad Rasyidi.
“Aspek sarana dan prasarana harus diperhatikan secara detail. Kami ingin memastikan proses pembelajaran kelak berlangsung dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan optimal bagi para siswa,” Ucapnya.
Sekolah Rakyat Kaltim di Palaran, Samarinda, diinisiasi sejak pertengahan 2025. Ini merupakan program nasional kementerian untuk menjamin pendidikan gratis berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Megaproyek ini berdiri di atas lahan hibah seluas tujuh hektare di Jalan Stadion Utama Kaltim, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda. Proyek ini menelan anggaran APBN sebesar Rp247,7 miliar.
Dana tersebut dialokasikan untuk membangun fasilitas terintegrasi, mulai dari gedung sekolah lintas jenjang, asrama modern, hingga sarana olahraga. Keberhasilan pembangunan ini hasil kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah.
Kehadiran Sekolah Rakyat Kaltim merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperluas pemerataan akses pendidikan. Khususnya, fasilitas ini menyasar kelompok masyarakat rentan.
