Findy Alfiansyah Penulis
HARIANEXPRESS, KALTIM, – Pemprov Kaltim memasang tapal batas KKP3K Kepulauan Derawan untuk mendukung pengembangan wisata bahari berkelas dunia, Jumat (14/8/2026).
Langkah ini dilakukan guna mempertegas pengelolaan tata ruang laut di Kabupaten Berau, yang bertujuan untuk melindungi ekosistem sekaligus menunjang kegiatan pariwisata bahari secara berkelanjutan.
Kepala DKP Kaltim Irhan Hukmaidy mengatakan pemasangan tapal batas bertujuan memperkuat perlindungan ekosistem sekaligus mendukung pariwisata bahari berkelanjutan.
“Pemasangan tapal batas kami lakukan untuk mempertegas perlindungan ekosistem sekaligus menunjang pariwisata bahari secara berkelanjutan,” ujar Irhan Hukmaidy.
Pengaturan pemanfaatan kawasan konservasi ini dirancang untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati di tengah pesatnya kunjungan wisata alam. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87 Tahun 2016, total luas kawasan konservasi di perairan Berau mencapai 285.548,95 hektare.
Pemerintah membagi hamparan laut tersebut ke dalam tiga sistem zonasi yang dikelola secara kolaboratif untuk memudahkan pemanfaatan ruang bagi nelayan dan pelaku pariwisata. Zona pemanfaatan terbatas dialokasikan seluas 53.441,62 hektare, khusus untuk kelancaran kegiatan perikanan dan operasional pariwisata bahari berkelanjutan.
Kawasan destinasi wisata unggulan daerah, seperti Pulau Kakaban, Pulau Sangalaki, serta Pulau Kaniungan Besar dan Kecil, termasuk dalam area zona pemanfaatan terbatas ini. Selain itu, pemerintah juga menetapkan zona inti seluas 10.011,52 hektare, berfungsi sebagai area pelindungan mutlak bagi target konservasi tanpa eksploitasi.
Perairan konservasi ini merupakan habitat alami yang sangat vital bagi kelangsungan hidup spesies langka yang menjadi daya tarik pariwisata Berau. Beberapa spesies tersebut meliputi penyu hijau, hiu paus, pari manta, dan ubur-ubur tanpa sengat.
Tapal batas ini dinilai krusial agar pengunjung, operator wisata, dan nelayan lokal dapat membedakan wilayah yang boleh dikunjungi dan harus dilindungi secara mutlak. “Untuk mendukung kepatuhan tata ruang tersebut, pemerintah daerah terus melakukan penjangkauan informasi melalui sosialisasi, pembagian brosur, hingga pendampingan langsung ke kelompok masyarakat pesisir,” jelas Irhan Hukmaidy (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim).
DKP Kaltim juga terus memperkuat kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), korporasi, aparat terkait, dan perguruan tinggi. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan ekosistem penjagaan laut yang partisipatif.
“Batas wilayah konservasi ini mampu menjamin kelangsungan pariwisata Kabupaten Berau agar terus tumbuh secara ekonomi tanpa merusak kekayaan ekologi bawah laut di masa depan,” Tegas Irhan Hukmaidy.
