Findy Alfiansyah Penulis
HARIANEXPRESS, KALTIM – Dishut Kaltim menunda investigasi dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam kasus karhutla dan memprioritaskan pemadaman api, Rabu (2/9/2026).
Polisi Kehutanan Ahli Madya sekaligus Koordinator Karhutla Dishut Kaltim, Rahmadi, menyatakan bahwa penyelidikan penyebab kebakaran bukan menjadi kewenangan utama pihaknya. Penanganan terhadap pemegang izin berada dalam pembinaan dan pengawasan Kementerian Kehutanan melalui balai terkait.
“Kalau investigasi mengarah ke balai pelestarian hutan wilayah karena kita sibuk di pemadamannya dulu. Mungkin nanti ada satgasnya setelah ground check. Jadi, setelah kebakaran di-ground check, baru menghitung luas dan dicari sebabnya,” Ujar Rahmadi.
Pemeriksaan lapangan belum memungkinkan dilakukan mengingat api dan asap masih menyelimuti wilayah di Kaltim. Petugas saat ini fokus memastikan kebakaran dapat dikendalikan sebelum melakukan pemeriksaan lebih jauh.
Rahmadi mengungkapkan bahwa sebagian kawasan yang terbakar berada di hutan konservasi. Area yang terdampak meliputi Taman Hutan Raya (Tahura) dan area konservasi Bengalon, Kutai Timur (Kutim).
“Hutan konservasi ada, tapi kecil mungkin sekitar 2 hektare saja, seperti di Bengalon 2,2 hektare. Lalu di Tahura 24 hektare,” Ucap Rahmadi.
Namun, luasan area hutan yang terbakar belum dapat dipastikan secara definitif. Data masih bersifat dinamis sehingga memungkinkan adanya perubahan seiring karhutla yang terus terjadi.
Dishut Kaltim juga menghadapi kesulitan dalam pemulihan hutan yang terbakar karena adanya keterbatasan anggaran akibat efisiensi. Meski demikian, program kehutanan tetap berjalan baik di dalam maupun luar kawasan hutan.
Rahmadi membeberkan bahwa anggaran kebakaran Dinas Kehutanan yang sempat dipangkas kini telah dikembalikan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Kebetulan Pemprov membantu kami terkait anggaran yang 60 persen kemarin dipotong untuk kebakaran dikembalikan. Nah, berarti mereka peduli, karena gimana kita mau bekerja kalau tidak ada dukungan logistik,” Kata Rahmadi.
Pengembalian anggaran ini sangat krusial untuk memastikan kelancaran operasional tim penanganan karhutla di lapangan. Hal ini menunjukkan dukungan nyata dari pemerintah provinsi dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan.
