Findy Alfiansyah Penulis
HARIAN EXPRESS, KALTIM — Sekitar 500 mahasiswa ARAK berunjuk rasa di Kantor Gubernur Kaltim, menuntut penghentian pemangkasan DBH dan pemerataan pembangunan, Kamis (3/9/2026).
Massa aksi membawa 15 tuntutan yang mencakup isu nasional dan daerah, menyoroti ketimpangan sosial di Kaltim meskipun provinsi ini merupakan penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Kalimantan Timur disebut menyumbang hampir 50 persen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) nasional.
Beberapa persoalan daerah yang disuarakan antara lain pemadaman listrik bergilir, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), serta kurangnya akses pendidikan dan air bersih di banyak kampung. Mahasiswa juga menyuarakan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta KDMP/KKMP.
“Kalimantan selalu merasakan ketimpangan sosial yang terjadi. Kita adalah penyumbang devisa terbesar di Indonesia, hampir 50 persen jumlahnya,” Ujar Salman Alfarisy.
“Tapi nyatanya pembangunan belum merata, listrik masih mati, antre BBM masih ada, pendidikan belum merata dan banyak kampung-kampung yang bahkan belum mendapatkan akses air bersih dan minum,” Ujarnya.
ARAK juga mendesak pemerintah untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta menuntaskan persoalan pertambangan ilegal dan reklamasi pascatambang. Selain itu, mereka meminta DPRD Kaltim segera menjadwalkan kembali Rapat Paripurna Hak Angket.
Selama aksi berlangsung, mahasiswa membagikan 2.500 masker kepada pengendara yang melintas di Jalan Gajah Mada, sebagai bentuk keprihatinan atas kondisi ‘Kaltim yang lagi tidak sehat’ akibat kebakaran hutan dan lahan. Setelah aksi ini, Aliansi Rakyat Kaltim berencana melakukan konsolidasi dan membawa isu-isu spesifik kepada lembaga atau instansi terkait untuk advokasi dan upaya hukum lebih lanjut.
