Jumat, 28 Agustus 2026
Hot

Berau Minta Swasta Bantu Penanganan Karhutla Akibat 277 Titik Panas

Pemerintah Kabupaten Berau meminta dukungan sektor swasta untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Wilayah ini mencatat 277 titik panas, terbanyak di Kalimantan Timur, menghadapi kendala penanganan di lapangan.

Article ad before first paragraph

Findy Alfiansyah Penulis

HARIANEXPRESSS, KALTIM – Pemkab Berau bersama Forkopimda dan perusahaan memperkuat penanganan karhutla menyusul 277 titik panas yang tercatat di wilayah tersebut, Kamis (20/8/2026).

Rapat koordinasi tersebut digelar di Ruang Rapat Sangalaki, Sekretariat Kabupaten (Setkab) Berau, pada Selasa (18/8/2026). Agenda utamanya adalah evaluasi kondisi dan perkembangan Karhutla di Berau, serta koordinasi penanganan dan percepatan pemadaman di lokasi terdampak.

Bupati Berau, Sri Juniarsih, menyebut bahwa kondisi tersebut telah menjadi perhatian Pemerintah Pusat. Luasnya kawasan hutan di Berau turut menjadi tantangan besar, memperbesar potensi kebakaran, dan menyulitkan penanganannya.

Article ad in the middle of article

“Untuk menangani kondisi yang terjadi saat ini, kami membutuhkan dukungan dari perusahaan,” Ujar Sri Juniarsih.

Penanganan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk tim gabungan yang harus menangani beberapa lokasi kebakaran secara bersamaan. Meskipun satu titik berhasil ditangani, api dapat kembali muncul di lokasi lain.

Kondisi geografis juga menjadi persoalan karena banyak titik api berada di lokasi yang jauh dan sulit dijangkau. Petugas juga kesulitan memperoleh sumber air, serta menghadapi keterbatasan sarana, personel, bahan bakar minyak (BBM), dan logistik.

Oleh karena itu, Bupati Sri Juniarsih meminta keterlibatan sektor swasta diperkuat karena perusahaan di Berau dinilai memiliki sumber daya yang dapat membantu pemerintah. Dukungan dapat berupa personel, peralatan, maupun logistik untuk mempercepat penanganan Karhutla.

Bupati menekankan bahwa penanganan Karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, masyarakat, dan media memiliki peran masing-masing dalam menjaga ketahanan daerah dari bencana.

Article ad after last paragraph