Findy Alfiansyah Penulis
HARIANEXPRESS, KALTIM – Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Kalimantan Timur menangani 94 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selama Oktober 2026, Jum’at (13/11/2026).
Berdasarkan rekapitulasi data penanganan, laporan kekerasan terhadap perempuan tercatat sebanyak 52 kasus. Sementara itu, kekerasan yang menimpa anak mencapai 42 kasus di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.
Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi perkara terbanyak dengan 40 laporan. Selanjutnya, terdapat 16 kasus permasalahan psikis lainnya dan 13 kasus kekerasan berbasis gender online.
Selain itu, UPTD PPA Kaltim mencatat 11 kasus sengketa hak asuh anak serta 10 kasus kekerasan seksual sepanjang periode tersebut.
Kepala UPTD PPA Kaltim, Kholid Budhaeri, menyampaikan bahwa penanganan laporan terus dioptimalkan agar korban mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.
“Penanganan kasus kekerasan terus dioptimalkan agar seluruh korban memperoleh kepastian hukum dan perlindungan memadai,” Ujar Kholid di Samarinda.
UPTD PPA Kaltim menyediakan enam layanan utama bagi korban, meliputi penerimaan pengaduan, penjangkauan, pemenuhan fasilitas pendidikan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta penyediaan tempat penampungan sementara.
Layanan tersebut dirancang untuk memastikan proses pemulihan fisik maupun psikologis korban berjalan secara terpadu. Fasilitas pengaduan dan pendampingan hukum menjadi bagian dari layanan yang banyak diakses masyarakat.
Untuk meningkatkan keberanian masyarakat melapor, UPTD PPA Kaltim juga menyosialisasikan kampanye publik bertajuk Lapor Yuk Jangan Diem. Kampanye ini disebarluaskan ke berbagai wilayah permukiman agar masyarakat lebih peduli terhadap kasus kekerasan.
Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui pemindaian kode respons cepat, saluran telepon siaga, maupun akun media sosial resmi lembaga. Kholid mengimbau warga agar tidak ragu melaporkan tindak kekerasan yang dialami maupun disaksikan.
UPTD PPA Kaltim berharap keterlibatan masyarakat dapat mempercepat penanganan kasus sekaligus memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
