Findy Alfiansyah Penulis
HARIANEXPRESS, KALTIM – Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Timur mengintegrasikan riset daerah untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital, Rabu (11/11/2026).
Langkah tersebut dilakukan guna melindungi anak-anak dari ancaman kekerasan, perundungan siber, hingga eksploitasi daring. Kebijakan ini disusun dengan mengacu pada data penanganan kasus yang menempatkan anak sebagai kelompok prioritas.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur periode Oktober 2026, tercatat 42 kasus anak dari total 94 kasus yang diterima. Sebanyak 11 kasus di antaranya berkaitan dengan hak nafkah dan hak asuh anak.
Penanganan perlindungan anak dilakukan melalui intervensi terpadu, mulai dari penerimaan pengaduan, penjangkauan korban, hingga pendampingan hukum. Upaya tersebut juga mencakup pemulihan psikologis, pemenuhan hak pendidikan, serta penyediaan tempat penampungan sementara yang aman.
Kepala Kanwil KemenHAM Kaltim, Umi Laili, mengatakan hasil riset daerah menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak di ranah digital.
“Integrasi hasil riset daerah menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak di ranah daring secara terarah,” Kata Umi Laili.
Pemerintah daerah juga merancang pembentukan Peraturan Gubernur tentang Peta Jalan Aksi Daerah serta Satuan Tugas Perlindungan Anak di Ranah Daring. Kebijakan tersebut diharapkan memperkuat koordinasi dan mempercepat penanganan kasus kekerasan digital terhadap anak.
KemenHAM Kaltim turut membangun kolaborasi lintas sektor dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan, kepolisian, serta lembaga perlindungan anak. Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat respons terhadap laporan dan kebutuhan pendampingan korban.
Selain itu, standar operasional prosedur pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) terus diperkuat. Pendampingan hukum dan psikologis diharapkan dapat diberikan secara cepat, komprehensif, dan ramah anak.
Pemerintah daerah juga mendorong penerapan program Sekolah Aman Digital serta penyediaan jaringan internet ramah anak di ruang publik. Orang tua diimbau menerapkan pola asuh digital yang bijak, termasuk menyepakati batasan waktu penggunaan gawai bersama anak.
Masyarakat yang menemukan indikasi kejahatan digital terhadap anak dapat melapor melalui layanan SAPA 129 atau menghubungi Call Center Kementerian HAM di nomor 150145 untuk memperoleh konsultasi perlindungan hukum.
