Findy Alfiansyah Penulis
HARIANEXPRESS, KALTIM – Kanwil Kemenkum Kaltim memperkuat kompetensi perancang peraturan daerah melalui forum pendalaman materi di Samarinda, Jumat (13/11/2026).
Kegiatan tersebut bertujuan mendorong penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas, terarah, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Forum ini dilaksanakan secara hybrid di Aula Kanwil Kemenkum Kaltim.
Kepala Kanwil Kemenkum Kaltim, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, menekankan perlunya perubahan paradigma dalam penyusunan peraturan daerah. Pembentukan regulasi diharapkan tidak hanya berorientasi pada jumlah aturan, tetapi juga pada penyelesaian persoalan nyata di masyarakat.
“Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) harus menjadi instrumen perencanaan hukum terukur dan bukan sekadar daftar usulan formalitas tahunan,” Ujar Ignatius di Samarinda.
Ia menjelaskan bahwa perencanaan regulasi harus berorientasi pada pemenuhan hak dan kebutuhan publik. Dengan demikian, aturan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah.
Selain merespons berbagai persoalan publik, perencanaan regulasi daerah juga diarahkan pada inisiasi aturan mengenai perlindungan kekayaan intelektual. Pemerintah daerah turut mendorong penguatan layanan pos bantuan hukum di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Dhahana Putra, menyampaikan bahwa penyusunan regulasi daerah membutuhkan keterlibatan aktif kementerian, pemerintah daerah, dan DPRD.
“Sinergi yang kuat antara kementerian, pemerintah daerah, dan DPRD menjadi kunci utama menghasilkan regulasi berkeadilan,” Ujar Dhahana.
Dalam forum tersebut, peserta juga mendapatkan sosialisasi Pedoman Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah. Pedoman ini menjadi acuan bersama agar proses perencanaan regulasi berjalan lebih sistematis dan sesuai prioritas pembangunan.
Penguatan pedoman teknis tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan hukum sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Regulasi yang disusun juga diharapkan mampu mendukung peningkatan mutu pelayanan publik.
Forum regional ini menghadirkan Direktur Perencanaan Peraturan Perundang-undangan Kemenkum, Aisyah Lailiyah, dan Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Suparmi, sebagai narasumber.
Pertemuan tersebut diikuti pimpinan sekretariat dewan serta ketua badan pembentukan peraturan daerah dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
Melalui kegiatan ini, kapasitas aparatur diharapkan semakin meningkat dalam merancang regulasi yang sesuai kebutuhan hukum dan kepentingan masyarakat
