Findy Alfiansyah Penulis
HARIANEXPRESS, KALTIM – Pememerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai menyesuaikan program prioritas seiring terbatasnya ruang fiskal APBD, Selasa (4/8/2026).
Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap berbagai program agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat.
Sejumlah kegiatan yang dinilai belum mendesak berpotensi disesuaikan. Sementara itu, program yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur strategis dipastikan tetap menjadi prioritas.
Gubernur Kalimantan Timur menegaskan bahwa koreksi program merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal daerah sekaligus memastikan penggunaan APBD lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kami harus memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Karena belanja pegawai tidak bisa dikurangi, penyesuaian dilakukan pada program yang masih dapat dievaluasi tanpa mengganggu pelayanan publik,” Ujar Gubernur Kalimantan Timur.
Pemerintah provinsi juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyusun kembali skala prioritas belanja berdasarkan urgensi, dampak terhadap masyarakat, dan kemampuan fiskal daerah.
Melalui langkah tersebut, Pemprov Kaltim berharap stabilitas keuangan daerah tetap terjaga, program strategis dapat terus berjalan, serta target pembangunan tetap tercapai secara bertahap dan berkelanjutan.
