Findy Alfiansyah Penulis
HARIANEXPRESS, KALTIM – Wali Kota Samarinda Andi Harun menerapkan reformasi fiskal melalui efisiensi anggaran dan penguatan PAD, Minggu (2/8/2026).
Pemerintah Kota Samarinda secara konkret memangkas anggaran belanja makan dan minum dinas dari yang sebelumnya mencapai Rp98 miliar. Berbagai kegiatan seremonial yang dinilai tidak mendesak juga dievaluasi ketat.
Selain itu, anggaran perjalanan dinas diperketat hingga hanya sekitar Rp7 miliar. Pengelolaannya kini dipusatkan di Sekretariat Daerah dan harus atas persetujuan langsung wali kota.
Kebijakan ini disampaikan Andi Harun dalam Dialog Publik Membaca Potret Fiskal Kaltim 2027. Acara tersebut diselenggarakan oleh IKA PMII Kaltim di Samarinda.
Wali Kota Andi Harun menjelaskan pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis di tengah ketidakpastian ekonomi global. Keterbatasan anggaran membuat program tidak bisa dipaksakan.
“Tidak bisa kita paksakan semua belanja sesuai visi dan misi kepala daerah. Kita harus bisa menekan belanja, terutama yang bisa ditunda,” Tegas Andi Harun.
Andi Harun menambahkan bahwa anggaran daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, APBD yang besar harus diimbangi dengan manfaat yang dirasakan warga.
“Saya pastikan berdosa kalau APBD besar, tapi manfaatnya minim bagi masyarakat,” Ujarnya.
Selain efisiensi belanja, Pemkot Samarinda juga memperkuat struktur fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat ini, PAD Samarinda berada di kisaran Rp1,2 triliun.
Salah satu fokus utama adalah mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mandiri. BUMD diharapkan mampu menghasilkan keuntungan dan menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah.
“BUMD tidak boleh lagi menjadi beban yang menyusu pada APBD, melainkan harus menghasilkan keuntungan bagi daerah,” Katanya.
Andi Harun juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dan kajian ilmiah dalam pengajuan anggaran dari pemerintah pusat. Ini diperlukan alih-alih hanya menyampaikan keluhan politik.
“Perjuangan ke pusat harus didasari platform yang jelas. Narasi yang dibawa harus didasari data yang valid sesuai kondisi objektif di lapangan, bukan sekadar narasi politik,” Tegasnya.
Wali Kota Andi Harun menegaskan bahwa kebijakan penghematan harus dimulai dari dirinya sendiri sebagai pimpinan. Sejak Januari hingga Agustus 2026, ia mengaku hanya melakukan dua kali perjalanan dinas untuk kepentingan mendesak. Bahkan ketika diundang sebagai narasumber di luar daerah, ia memilih menggunakan dana pribadi.
“Sebagai pimpinan, kita harus bisa memberikan contoh yang baik terlebih dahulu kepada jajaran,” Tuturnya.
Gagasan reformasi fiskal ini mendapat apresiasi dari Anggota DPR RI Dapil Kaltim, Syafruddin. Ia menilai langkah mitigasi fiskal Pemkot Samarinda layak menjadi contoh bagi daerah lain di Kalimantan Timur.
“Kinerja Wali Kota Samarinda patut diapresiasi. Para kepala daerah di Kalimantan Timur bisa belajar dari apa yang dilakukan Wali Kota Samarinda saat ini,” Ujarnya.
Dialog publik tersebut dimoderatori oleh Muhammad Khaidir. Turut hadir akademisi Universitas Mulawarman Saipul Bahtiar dan Anggota Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kalimantan Timur Sudarno, serta aktivis PMII, tokoh masyarakat, dan tamu undangan.
