Kemenkum dan Pemprov Kaltim Sinergi Evaluasi Perda

Findy Alfiansyah Penulis

Kesepakatan tersebut dibahas dalam audiensi yang bertujuan memastikan produk hukum daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan nasional.

Kepala Kanwil Kemenkum Kaltim Ignatius Mangantar Tua Silalahi diterima Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kaltim Suparmi bersama jajaran Biro Hukum.

Analisis dan evaluasi regulasi dilakukan untuk mengidentifikasi aturan yang memerlukan penyempurnaan, perubahan, atau pencabutan sesuai perkembangan hukum.

“Analisis dan evaluasi Perda dan Perkada itu bertujuan mengidentifikasi regulasi yang memerlukan penyempurnaan, perubahan, maupun pencabutan,” Ujar Ignatius.

Sinergi kedua pihak juga mencakup pelibatan Kanwil Kemenkum Kaltim sejak tahap awal perencanaan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah.

Pelibatan tersebut diharapkan dapat mencegah tumpang tindih aturan serta meningkatkan keselarasan regulasi yang disusun pemerintah daerah.

Selain itu, Kanwil Kemenkum Kaltim mendorong pembentukan Perda tentang Kekayaan Intelektual untuk melindungi karya lokal, inovasi, produk unggulan, dan kekayaan intelektual komunal.

Kedua pihak turut membahas optimalisasi penilaian Indeks Reformasi Hukum melalui pendampingan dalam pemenuhan indikator yang dibutuhkan.

Koordinasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat peran organisasi Pemberi Bantuan Hukum agar akses keadilan bagi masyarakat miskin semakin luas.

Melalui sinergi yang berkelanjutan, Kanwil Kemenkum Kaltim dan Pemprov Kaltim diharapkan mampu meningkatkan kualitas regulasi daerah serta mendukung pelayanan hukum yang inklusif bagi masyarakat.