Findy Alfiansyah Penulis
HARIANEXPRESS, KALTIM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur bersama DPRD Samarinda mengharmonisasi dua raperda tentang pemanfaatan jalan dan pengendalian limbah B3, Jumat (20/11/2026)
Pembahasan berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Kantor DPRD Kota Samarinda dengan melibatkan jajaran legislatif dan eksekutif untuk memastikan regulasi yang disusun selaras dengan ketentuan perundang-undangan.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim, Masan Nurpian, mengatakan harmonisasi diperlukan agar materi muatan raperda memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan aturan nasional.
“Proses harmonisasi ini sangat krusial guna memastikan setiap materi muatan raperda selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan nasional,” Ujar Masan.
Raperda tentang pemanfaatan jalan diarahkan untuk mengatur penggunaan ruang jalan perkotaan agar mobilitas masyarakat berjalan tertib, lancar, dan aman.
“Pengaturan pemanfaatan ruang jalan secara tertib sangat mendesak demi menjamin kelancaran mobilitas transportasi serta menjaga keselamatan seluruh masyarakat,” Katanya.
Sementara itu, raperda pengendalian limbah B3 difokuskan pada penguatan tata kelola dan pengawasan pembuangan limbah industri guna mencegah pencemaran lingkungan yang berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
“Instrumen hukum limbah B3 menjadi benteng perlindungan lingkungan hidup guna mencegah potensi risiko pencemaran terhadap kesehatan warga,” Kata Masan.
Harmonisasi tersebut dihadiri Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Samarinda, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta tim penyusun naskah akademik.
Pembahasan dilakukan dengan mencermati aspek yuridis, dasar hukum, substansi pengaturan, hingga teknik penyusunan peraturan. Setiap pasal dikaji bersama untuk memastikan kesesuaian aturan sekaligus menampung masukan terkait pelaksanaan di lapangan.
Masan berharap kedua raperda tersebut dapat menghasilkan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan Kota Samarinda.
“Kami berharap produk hukum yang disahkan kelak benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan Kota Samarinda,” Ujarnya.
Penyusunan kedua regulasi tersebut diharapkan memperkuat ketertiban pemanfaatan jalan, pengawasan limbah B3, serta mendorong pembangunan perkotaan yang aman dan berwawasan lingkungan.








