Findy Alfiansyah Penulis
HARIANEXPRESS, KALTIM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim melanjutkan pemeriksaan perusahaan tambang di Kutai Timur terkait kepatuhan lingkungan dan kehutanan, Selasa (27/10/2026).
Pemeriksaan tersebut dilakukan melalui koordinasi dan audiensi bersama kepala daerah guna memperdalam hasil pemeriksaan sebelumnya. Langkah ini juga bertujuan mengonfirmasi data serta informasi yang diperlukan.
Ketua Tim BPK RI Perwakilan Kaltim Aan Widyantoro menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan terinci yang telah dilaksanakan pada bulan sebelumnya.
Tim pemeriksa berupaya memperjelas temuan yang telah diperoleh agar proses tindak lanjut dapat berjalan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
“Pemeriksaan itu merupakan kelanjutan dari pemeriksaan terinci sebelumnya. Kami ingin memperdalam hasil pemeriksaan bulan lalu, mengerucutkan temuan, sekaligus mengonfirmasi kembali agar tindak lanjutnya berjalan baik,” Ujar Aan Widyantoro.
Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menyambut baik proses pemeriksaan yang dilakukan BPK. Ia meminta seluruh perangkat daerah terkait mendukung pelaksanaan pemeriksaan secara kooperatif.
Dukungan tersebut mencakup penyediaan dokumen, data, serta keterangan yang dibutuhkan tim pemeriksa untuk mengonfirmasi berbagai informasi selama proses berlangsung.
Pemeriksaan ini berkaitan dengan kepatuhan terhadap aspek perlindungan lingkungan dan kehutanan dalam sektor usaha pertambangan. Hasil pemeriksaan diharapkan dapat menjadi dasar tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
Sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur turut menghadiri pertemuan tersebut, di antaranya Inspektur Wilayah Joko Suripto dan Kepala Dinas PUPR Tabrani Aji.
Hadir pula Kepala DPMPTSP Novian Prananta, Kepala Dinas Perkebunan Arief Nur Wahyuni, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aji Wijaya Effendie. Kehadiran jajaran perangkat daerah tersebut mendukung koordinasi dalam penyediaan informasi yang diperlukan.
Melalui pemeriksaan lanjutan ini, BPK dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur diharapkan dapat memperjelas temuan serta mendorong penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan, khususnya terkait kepatuhan perlindungan lingkungan dan kehutanan di sektor pertambangan.
