Findy Alfiansyah Penulis
HARIANEXPRESS, KALTIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempercepat pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat melalui penguatan regulasi daerah, Senin (9/11/2026).
Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi komunitas masyarakat adat yang selama ini masih menghadapi kendala dalam proses pengakuan status hukum.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Siti Sugiyanti, mengatakan penguatan regulasi diperlukan agar setiap tahapan pengakuan masyarakat hukum adat memiliki batas waktu yang jelas.
“Perlu ada penguatan regulasi, khususnya terkait kepastian waktu proses verifikasi teknis dan tahapan pengakuan MHA,” Ujar Siti Sugiyanti.
Menurutnya, proses pengakuan masyarakat hukum adat membutuhkan kepastian dalam tahapan verifikasi teknis hingga penerbitan surat keputusan bupati maupun wali kota. Kejelasan waktu diharapkan dapat mencegah terjadinya penumpukan berkas permohonan.
Dasar hukum pengakuan masyarakat adat mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 96 dan 97. Ketentuan tersebut mengatur kewenangan pemerintah dalam penataan kesatuan masyarakat hukum adat.
Selain itu, proses pengakuan juga berkaitan dengan sejumlah regulasi sektoral, terutama bidang kehutanan, pertanahan, dan tata ruang. Komunitas adat dapat ditetapkan menjadi desa adat apabila seluruh persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi.
Berdasarkan hasil inventarisasi, terdapat 30 komunitas adat yang telah menyelesaikan verifikasi teknis oleh panitia kabupaten, tetapi masih menunggu penerbitan surat keputusan kepala daerah. Kondisi tersebut menjadi salah satu hambatan dalam percepatan pengakuan.
Sementara itu, data Kelompok Kerja Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Pokja P4MHA) Kaltim mencatat sebanyak 516 komunitas masyarakat adat tersebar di tujuh kabupaten dan dua kota di Kalimantan Timur.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Kaltim memperkuat peran kelompok kerja dan meningkatkan kapasitas panitia pengakuan di tingkat kabupaten. Pemerintah juga menyiapkan pendampingan tenaga teknis guna membantu komunitas adat menjalani tahapan verifikasi.
Percepatan pengakuan masyarakat hukum adat diharapkan tidak hanya memberikan kepastian administrasi, tetapi juga melindungi hak komunitas dalam mempertahankan identitas budaya dan wilayah adat. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari pelestarian lingkungan di Kalimantan Timur.
